Anggota Komisi V DPR RI Sudewo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/11/2021). Foto: Jaka/Man

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menilai, dalam revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, perlu ada satu keseimbangan antara kepentingan pemerintah, swasta dan juga kepentingan rakyat. Sehingga, ia tidak ingin hanya rakyat yang senang dan puas terhadap pembangunan jalan tol, namun investasi justru terhambat, termasuk tidak ingin adanya perlambatan perekonomian secara nasional.

“Yang kita pikirkan di sini adalah bagaimana melahirkan satu perundang-undangan, pasal demi pasal, ayat demi ayat secara jelas bisa dijadikan pedoman oleh semua stakeholder yang terkait dengan jalan tol. Tetapi juga ada suatu keseimbangan,” terang Sudewo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/11/2021).

Diketahui, Komisi V DPR RI menggelar RDPU dengan ATI untuk mendengarkan aspirasi dan masukan terhadap RUU perubahan atas UU Jalan. Menurutnya, kehadiran ATI memberikan pandangan yang penting guna penyempurnaan RUU yang sedang dibahas Panja Jalan. Sudewo mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran ATI, pasalnya apa yang dibahas dalam Panja Jalan tidak jauh berbeda dengan aspirasi yang disampaikan ATI. 

Selain itu politisi Partai Gerindra itu berharap, ATI dapat lebih eksis mengembangkan usahanya. Sehingga, kehadiran pengusaha jalan tol itu bisa mempercepat melakukan akselerasi membantu pemerintah dalam pencapaian target jalan tol sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR.

"Mungkin asosiasi sudah tahu di tahun 2024, target yang ingin direalisasikan Kementerian PUPR yakni sepanjang 4.160 kilometer. Asosiasi pasti sudah tahu, bagaimana asosiasi ini membangun suatu trust kepada pemerintah maupun kepada masyarakat supaya lebih eksis dalam merealisasikan jalan tol. Itu karena kehadiran jalan tol ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perekonomian secara nasional baik daerah maupun pusat," urainya. 

Di akhir, legislator dapil Jawa Tengah III itu kembali menegaskan, apa yang diinginkan oleh  asosiasi juga menjadi pemikiran Anggota DPR RI. Begitupun dengan persoalan bagaimana agar iklim investasi dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga, itu menjadi satu persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari semangat semua pihak. (hal/sf)